Akhirnya setelah melalui konflik akibat kebijakan mengenai Pencairan Dana JHT BPJS ketenagakerjaan Pemerintah Resmi Mengumumkan Revisinya, berikut beritanya diambil dari Kompas.com
1 September, Aturan Baru JHT Mulai Berlaku
Pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pencairan
dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang berhenti bekerja atau
terkena PHK. Aturan yang akan mulai berlaku pada 1 September 2015 ini
merupakan revisi dari aturan sebelumnya.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengumumkan revisi aturan tersebut bersama dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (21/8/2015), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
"Perubahan peraturan ini dilakukan untuk mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengaturan manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh," kata Menaker.
Dalam aturan baru tersebut, mulai 1 September 2015, JHT para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK bisa dicairkan sesuai besaran saldo.
JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia, yang sudah mencapai usia 56 tahun, ataupun yang mengalami cacat tetap.
Revisi tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar mereka dapat mencairkan JHT jika mengalami PHK. Hal ini tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya.
Dalam revisi tersebut, para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bisa mencairkan JHT satu bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja. "Itu substansi paling mendasar dari PP 60/2015 yang merupakan PP revisi PP 46/2015," kata Hanif.
Selain itu, di dalam PP 60 Tahun 2015 juga terdapat penjelasan soal pengaturan pencairan manfaat JHT, baik bagi pekerja/buruh yang mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, maupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja.
"Tata cara dan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua diatur lebih lanjut secara detail dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua," kata Hanif.
Peraturan baru mengenai tata cara pencairan JHT itu menunjukkan persyaratan bagi peserta yang akan mengambil manfaat JHT, yakni apabila peserta berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengumumkan revisi aturan tersebut bersama dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Massasya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (21/8/2015), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
"Perubahan peraturan ini dilakukan untuk mengakomodasi kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengaturan manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh," kata Menaker.
Dalam aturan baru tersebut, mulai 1 September 2015, JHT para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK bisa dicairkan sesuai besaran saldo.
JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia, yang sudah mencapai usia 56 tahun, ataupun yang mengalami cacat tetap.
Revisi tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar mereka dapat mencairkan JHT jika mengalami PHK. Hal ini tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya.
Dalam revisi tersebut, para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bisa mencairkan JHT satu bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja. "Itu substansi paling mendasar dari PP 60/2015 yang merupakan PP revisi PP 46/2015," kata Hanif.
Selain itu, di dalam PP 60 Tahun 2015 juga terdapat penjelasan soal pengaturan pencairan manfaat JHT, baik bagi pekerja/buruh yang mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, maupun terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja.
"Tata cara dan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua diatur lebih lanjut secara detail dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua," kata Hanif.
Peraturan baru mengenai tata cara pencairan JHT itu menunjukkan persyaratan bagi peserta yang akan mengambil manfaat JHT, yakni apabila peserta berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena pemutusan hubungan kerja, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
"Pemberian manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dibayarkan
secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan,
terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari
perusahaan diterbitkan," kata Hanif.
Pemerintah menjamin pekerja yang berhenti bekerja dapat mencairkan pesangon tanpa perlu menunggu masa kepesertaan 10 tahun.
EmoticonEmoticon